Pertemuan PGRI dan Wapres. Bahas Guru Honorer Agar Segera Diangkat PNS/PPPK
23 January 2020
Agenda Pertemuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari Rabu (22/1) kemarin, yaitu membahas permasalahan guru honorer hingga sistem zonasi
Dilansir dari detik.com, Rabu (22/1/2020), Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut melaporkan persoalan guru honorer. Unifah meminta untuk tenaga honorer K2 yang sudah lulus tes, agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Permasalahan guru honorer yang sudah tes dan lulus itu agar segera diangkat sebagai PNS/P3K supaya kita bisa move on kepada rekrutmen yang baru," ujar Unifah.Ketua Umum PGRI juga meminta soal guru honorer yang non Kategori agar diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Sehingga guru honorer memiliki kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Dan juga harus diberi kesempatan bukan hanya honorer K2 tapi honorer non K yang memenuhi syarat sesama PPPK silahkan dites dan kami memahami bahwa kualitas itu tidak bisa ditawar. Tapi memberikan kesempatan kepada mereka," tandas Unifah.
Selain bahas soal guru honorer pertemuan PGRI dan Wapres juga membahas sistem zonasi
"Kami consernnya terhadap guru dan bagai mana kita menyelaraskan antara apa yang terjadi di lapangan dan policy yang sekarang pemerintah lakukan. Tadi yang menarik ditanya bagaimana pandangan PGRI soal zonasi," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Ma'ruf.
Unifah meminta agar sistem zonasi di setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti faktor geografis, penyebaran sekolah hingga prestasi siswa.
"Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan dengan kebijakan pemerintah. Karena banyak sekali faktor geografis dan pendorong prestasi anak, penyebaran sekolah, dan lain sebagainya agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur agar yang disebut dengan persamaan, pemerataan dan kualitas itu bisa didorong bersama," ucapnya.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga mengusulkan adanya tata kelola guru. Ia meminta pada sistem rekrutmen adanya sentralisasi sebagian. Menurutnya perlu ada standar khusus untuk meningkatkan kualitas guru.
"Kemudian tentang pengelolaan guru, kami mendorong sebagian sentralisasi kewenangan tata kelola guru. Kenapa nggak bilang semuanya? Karena pemerintah pisat juga bakal kerepotan kalau terpusat. Tapi sentralisasi itu sangat diperlukan agar rekrutmen guru untuk menjaga apa yang disebut potensi, karakter itu menrekrutmen berbasis data dan kebutuhan itu memang harus dilakukan di pusat," ujar Unifah Rosyidi.
Lalu, PGRI juga mengusulkan agar ada evaluasi pada model pembagian kewenangan di pendidikan. Menurutnya harus ada penyesuaian antara model pendidikan di setiap kabupaten kota.
"Kemudian agar dievaluasi kembali model pembagian kewenangan SD, SMP di kabupaten/kota. SMA/SMK di provinsi, itu menimbulkan segregasi. Kadang satu daerah merasa itu kewenangan saya padahal ada masalah di sekolahnya. Yang harus dibagi adalah fungsi-fungsinya. Tapi bukan diputus berdasarkan tingkatan. Kita harus mengevaluasi kembali model pembagian kewenangan di pendidikan," pungkasnya.
Sumber: Detik.com
